Pekanbaru, Sumatrapena.com – Kegiatan Pekerjaan UPT V Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau tahun anggaran 2022, diduga belum selesai dan sangat disayangkan ditinggalkan begitu saja. Dalam kepemimpinan Kepala Dinas PUPR Riau Arif Gunawan, ST, MT, masyarakat menilai sebagai Kadis PUPR Riau tidak tertata hingga pekerjaan jalan di lingkungan Pemprov Riau tidak ada yang tuntas dibidang swakelola UPT diduga asal-asalan di kerjakan, (14/03/23).
Menurut pantauan tim awak media di lapangan banyak pekerjaan yang tidak terlaksana di lokasi salah satu Kecamatan Kuok Kampar batas Rokan Hulu, pada, Senin (06/02/23). Seperti pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan banyak yang diduga tidak di kerjakan oleh UPT V PUPR-PKPP Provinsi Riau. Titik-titik kerusakan jalan masih ada yang dapat di perbaiki, namun tidak di kerjakan dan akibat kerusakan jalan dapat membahayakan pengguna jalan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.
Sebelumnya awak media telah melakukan konfirmasi berita, mengirimkan surat pada tanggal (15/02/2023) di kantor UPT V di Bangkinang Kota, terkait kegiatan UPT V PUPR-PKPP khususnya Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuansing, hingga sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak UPT V diduga pihaknya bungkam dan tidak merespon, kuat dugaan rekanan UPT V kebal hukum.
Salah seorang aktivis menyatakan bahwa kegiatan UPT di PUPR Riau yang namanya swakelola, harus diawasi betul-betul supaya kegiatan yang namanya bersumber dari APBD dapat terealisasi dengan benar dan tidak menimbulkan asumsi yang tidak sedap dikalangan masyarakat, Jum’at (03/03/2023).
“Pekerjaan UPT V ada beberapa saya lihat belum dikerjakan dan juga yang baru dikerjakan telah mengalami kerusakan, salah satunya sepanjang Jalan Garuda Sakti, Jalan Rantau Berangin batas Rohul situasi ke dua jalan itu sangat memprihatinkan,” Ujarnya.
“Sementara biaya yang di anggarkan pada pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut bukan ratusan ribu, dan juga bukan ratusan juta, tapi nilai anggaran sangat luar biasa sampai Milyaran rupiah, sementara hasil di lapangan tidak sesuai dari anggaran yang sudah di kerjakan, dan kami sebagai masyarakat kecil dapat menduga ada kepentingan pribadi dalam hal tersebut. Padahal kami tidak pernah telat bayar pajak selalu taat pada aturan, namun kami tidak dapat menikmatinya,” ujarnya dengan nada kesal.
Kemudian ada beberapa titik yang tidak dipantau oleh awak media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Jalan Simpang Tibun – Kebun Durian, yang mana jalan tersebut akses masyarakat kampar menuju Bangkinang kota, kondisi dan situasi jalan itu telah rusak parah,” tutupnya pada media.
Rabu, (15/03/23) melakukan mengkonfirmasi berita kepada Kepala Dinas PUPR Riau Arif Setiawan, ST., MT dan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) V (lima) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Kampar, Teza Dasra, keduanya memilih bungkam tidak ada jawaban, hingga berita ini naik. **(Tim)
