
Bangkinang Kota, Sumatrapena.com – Pj Bupati Kampar Hambali, SE., MBA., MH., mengikuti rapat paripurna terkait laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Rabu (19/06/2024).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST, didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmil, SE, Repol, S.Ag, Sekwan DPRD Kampar Ramlah, SE, M.Si, Kepala OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Muhammad Faisal, ST, menyampaikan pentingnya laporan pertanggungjawaban ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Ketua DPRD juga menekankan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2023 menjadi acuan penting untuk perencanaan dan pengelolaan anggaran di tahun-tahun berikutnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kampar, IIb Nursaleh, S.Kom., MH, memaparkan laporan mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Laporan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, hingga pembiayaan yang telah dilakukan selama tahun anggaran berjalan. Dalam laporannya, Ketua Badan Anggaran mengapresiasi pencapaian positif yang telah diraih namun juga menggarisbawahi beberapa catatan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.
Setelah mendengarkan laporan dari Badan Anggaran DPRD dan disetujuinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Pj Bupati Kampar Hambali dalam pidatonya menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Hambali memaparkan dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2023, sesuai dengan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang persetujuan bersama terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah berjumlah Rp.298 miliar lebih, dana perimbangan berjumlah Rp.2,434 triliun lebih, dan pendapatan sah lainnya sekitar Rp.2,1 miliar lebih dengan jumlah pendapatan keseluruhan sekitar Rp.2,734 triliun lebih.
Selanjutnya, belanja terdiri dari belanja operasi diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang berjumlah sekitar Rp.1,900 triliun lebih. Kemudian belanja modal diantaranya belanja modal pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya dengan jumlah Rp.324 miliar lebih.
Belanja tak terduga dengan jumlah Rp.66 juta lebih dan transfer terdiri dari transfer/bagi hasil ke desa dan transfer/bantuan keuangan dengan jumlah Rp.393 miliar lebih, dengan defisit Rp.115 miliar. Penerimaan pembiayaan Rp.21 miliar lebih dan sisa lebih pembiayaan anggaran berjumlah Rp.137 miliar lebih.
Dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap kepatuhan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 serta laporan hasil DPRD Kabupaten Kampar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna saat ini, yang bersifat saran, koreksi, dan catatan-catatan akan menjadi perhatian kami dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan selesainya pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 serta diterimanya dan disetujuinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, kami atas nama pemerintah Kabupaten Kampar dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kampar yang terhormat. Semoga upaya yang telah dilaksanakan menjadi amal ibadah untuk kita semua,” ucap Hambali.
Pj Bupati Kampar juga berharap kerjasama yang telah terbangun selama ini dapat ditingkatkan sehingga pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (Diskominfo Kampar/AN).